ADBMI DAN KOSLATA GELAR DISKUSI PENGUATAN JARINGAN KAPASITAS PTK MAHNETIK

Sumbawa-NTB, Advokasi Buruh Migran Lombok Timur (ADBMI LOTIM) dan Koslata Sumbawa menggelar Diskusi penguatan kapasitas jaringan Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Rumah Internet TKI (Mahnetik), sekaligus menyusun rancangan Sistem Aplikasi pemantauan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Aula Kantor Bupati Sumbawa pada 5-6 November 2013. Peserta yang hadir pada Acara tersebut, Paralegal dan pendamping masing-masing 2 orang dari ADBMI LOTIM dan Koslata Sumbawa. Selain itu, turut hadir perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Provinsi dan Kabupaten, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram, dan difasilitasi oleh tim dari Infest Jogja.

Penyusunan rancangan  sistem aplikasi pemantauan PPTKIS bertujuan mempermudah penilaian Kinerja  PPTKIS dalam merekrut, memberangkatkan, dan menempatkan Buruh Migran Indonesia (BMI) di negera tujuan. Menurut salah satu peserta dari Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, Saipul Wathan (38),  pengembangan sistem pemantauan yang berbasis web sangat baik karena dengan didukung internet yang memungkin BMI dan Calon BMI dengan mudah dan cepat dalam mengakses informasi terkait kinerja PPTKIS.

“Mengembangkan sistem aplikasi berbasis web seperti ini sangat bagus sekali, karena dengan dukungan internet BMI dan Calon BMI dengan mudah dan cepat mengakses informasi terkait dengan kinerja PPTKIS di Indonesia, namun harus ada juga kajian hokum untuk mengantisipasi jebakan-jebakan pasal karet tentang pencemaran nama baik di UU ITE.” ungkap Wathan.

Harapan kita setelah sistem aplikasi ini diterapkan, Masyarakat lebih mudah dan cepat mengetahui informasi dan bisa menilai kinerja PPTKIS, sehingga bisa mengurangi angka penipuan terhadap calon BMI. Melalui sistem pemantauan PPTKIS calon BMI bisa lebih tenang karena membaca ulasan dari BMI lain yang sudah diberangkatkan PPTKIS yang bersangkutan.

Kisah Mahasiswa yang Menjadi BMI

Kisah pilu kembali tergores dari pengalaman seoranag perempuan muda mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang berasal dari desa pelosok diwilayah semarang Jawa Tengah. Namanya Novi Kurniasih. ia dibesarkan dari keluarga  sederhana. Ibu Novi hanyalah petani, sedangkan sang bapak adalah pekerja lepas yang tekun dan ulung. Novi bercita-cita ingin melanjutkan belajar hingga tingkat Universitas. hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan keadaan desanya yang menganggap dunia perkuliahan adalah sesuatu yang terlalu mewah, sehingga kebanyakan masyarakat tidak mengenal dunia pendidikan kaum elit itu.

Optimisme Novi tak pernah luntur hanya karena paradigma lingkungannya. Ia mengambil studi di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, dengan jadwal kuliah dilakukan pada malam hari. Pagi harinya, Novi mencoba mencari pekerjaan untuk biaya kuliah. Sayangnya, rencana tersebut tak semulus yang diimpikan. Pekerjaan sangat susah untuk didapat. Padahal ia telah berusaha melamar menjadi pegawai di pabrik-pabrik, menjadi penjaga kios di pasar, bahkan melamar menjadi seorang pembantu pun tetap

belum ada yang menerima.

Alhasil, Novi memutuskan untuk cuti kuliah dan merantau menjadi TKI. Pada pertengahan tahun 2006, dirinya mendaftarkan diri menjadi calon TKI di suatu agen. Setelah kurang lebih enam bulan bekerja di Taiwan, pengalaman pahit menghampiri gadis tangguh ini. Novi dianiaya oleh keluarga majikan. Tak hanya itu, job yang ditandatangani sebelum berangkat rupanya tidak sesuai dengan kondisi kerja di lapangan. “Saya disuruh bekerja dengan jam kerja yang sangat banyak. Saya juga pernah dipukul, didorong dari tangga, hingga disekap selama empat hari oleh agensi di luar negeri,” tutur Novi sebelum akhirnya dipulangkan di Indonesia.

Kepulangan Novi dan beberapa temannya ke Indonesia pun, ternyata menyisakan kepedihan yang luar biasa. “Kami pulang dalam keadaan depresi berat. Sempat dirawat juga di panti rehabilitasi wilayah Magelang selama lebih dari dua bulan, hingga tidak bisa bicara dan badan kaku terlentang di tempat tidur,” imbuh Novi, yang mengaku bisa mengingat kejadian keji itu dalam keadaan yang tak berdaya.

Lepas dari jeratan nestapa, Novi pun bangkit dan menjadi salah seorang pegiat buruh migran di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) wilayah Semarang. Dirinya juga memiliki cita-cita mulia untuk membuat yayasan yatim piatu dan cacat ganda. Cita-cita tersebut, dimulai Novi dengan mendirikan sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama PAUD Merah Putih. Selain aktif sebagai anggota divisi media untuk kegiatan sosial di SBMI , ia juga sedang menekuni sebuah usaha yang dijalankan di Kampus Universitas Negeri Semarang.

Sumber

Pemerintah 'ompong' dan tidak serius lindungi buruh migran

Jakarta (JarrakOnline) - Dalam rangka memperingati hari Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember. Migrant Care bersama International Labour Organization (ILO) dan Komnas Perempuan merilis catatan akhir tahun perlindungan terhadap buruh migran.

"Tahun ini merupakan puncak dari kepasifan pemerintah melindungi buruh migran. Pemerintah terlihat lamban, 'ompong' dan tidak serius dalam perlindungan buruh migran," ujar Direktur Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi persnya di Kantor ILO, Menara Thamrin, Jalan MH Thamrin, Jakarta Selatan kemarin.

Anis menambahkan, terbukti dari pemantauan Migrant Care sepanjang 2012 terdapat 420 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Menurut Anis, vonis hukuman mati tidak adil bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya.

"Hingga akhir tahun 2012, pantauan Migrant Care mendapatkan data ada 420 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri," katanya.

Anis mengungkapkan, dari ratusan buruh migran yang terancam vonis hukuman mati, 99 di antaranya telah divonis hukuman mati. Vonis hukuman mati terbanyak diberikan kepada buruh migran yang bekerja di Malaysia dan Saudi Arabia.

"Di Malaysia ada 351 orang, RRC ada 22 orang, Singapura 1 orang, Filipina 1 orang, dan Saudi Arabia 45 orang. 99 orang di antaranya telah divonis hukuman mati," ungkapnya.

Anis menegaskan, kasus ancaman hukuman mati tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pidato dan pembentukan lembaga ad hoc saja.

"Pemerintah selama ini tidak serius melindungi para buruh migran Indonesia. Karena, perlindungan tidak akan selesai dengan hanya pidato-pidato tetapi memerlukan langkah konkrit dengan menghadirkan langsung Presiden SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan melakukan diplomasi tingkat tinggi," tegasnya.

Anis menjelaskan, banyaknya buruh migran Indonesia yang divonis mati karena mencoba melindungi diri dari konflik dengan majikan mereka. Migrant Care tegas menolak vonis tersebut yang menunjukkan ketidakadilan dan menyalahi hak hidup bagi setiap orang yang dijamin dalam International Covenant on Civil and Political Rights.

"Dari kasus-kasus yang terungkap, buruh migran Indonesia yang berkonflik dengan majikan dan mengakibatkan kematian pada majikan adalah karena buruh migran melakukan tindakan pembelaan dan memepertahankan diri dari kekerasan yang sering dialami, juga perlawanan dari usaha perkosaan terhadap dirinya," tuturnya.

Keberadaan Satgas Penanganan TKI yang Terancam Hukuman Mati pun dipertanyakan oleh Anis. Menurut Anis, Satgas tidak mampu menjawab tuntutan publik terhadap beberapa situasi yang dialami TKI.

"Kasus seperti Satinah yang tinggal menunggu waktu penetapan eksekusi karena pemerintahan Indonesia belum juga berhasil membayarkan diyat untuk pembebasan Satinah dari hukuman mati. Belum lagi penyelamatan Tuti Tursilawati, Siti Zaenab, Siti Aminah, dan Darmawati yang juga tinggal menunggu penetapan eksekusi," ujarnya.

Selain hukuman mati, kriminalisasi terhadap buruh migran Indonesia juga makin mencekam.

"Sepanjang tahun 2012, juga terjadi 16 kasus penembakan brutal polisi Malaysia terhadap buruh migran Indonesia," ungkap Anis.

Anis menuturkan, hingga saat ini Migran Care masih memantau perkembangan kasus penembakan 3 buruh migran asal NTB Herman, Abdul Kadir dan Maad Noon yang masih penuh dengan kejanggalan.

"Sampai saat ini keluarga korban masih belum mendapatkan akses informasi mengenai hasil lengkap otopsi karena ada keraguan bahwa ada organ yang hilang dari 3 tubuh mayat tersebut," tuturnya.

Anis menegaskan, bahwa polisi diraja Malaysia pantas dijuluki sebagai musuh buruh migran Indonesia di tahun ini.

"Mereka kerap kali menembak buruh migran secara brutal tanpa prosedur hukum. Ini bukti bahwa polisi diraja Malaysia menjadi musuh buat para buruh migran," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Program ILO untuk Pekerja Migran Albert Y. Bonasahat mengatakan, kurangnya informasi yang tepat berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi tanpa penyelesaian optimal dari pemerintah.

"Informasi itu di antaranya mengenai biaya penempatan TKI ke luar negeri, jenis pekerjaannya, kontrak kerja, negara tujuan, dan produser migrasi yang benar," katanya.

Bahkan, lanjut Albert, laporan ILO menyebutkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran, daftar perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bagus dan direkomendasikan oleh pemerintah juga tidak tersedia.

"Akibatnya, sampai dengan saat ini permasalahan pekerja migran di luar negeri terus ada dan penyelesaiannya dari pemerintah maupun lembaga terkait tidak optimal," ujarnya.

Selain itu, Albert menilai, kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi calon TKI dan akomodasi pekerja yang tidak sesuai dengan standar dan cenderung mengurung calon pekerja.

"ILO memandang bahwa mengadvokasi perbaikan perlindungan dan pelayanan terhadap pekerja migran terkait erat dengan yang didapatkan pekerja rumah tangga dalam perlindungan, serta pelayanan di negeri sendiri," jelasnya.

Untuk itulah, perhatian pada kerja advokasi untuk perlindungan hak pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di dalam luar negeri juga menjadi keharusan yang harus dilindungi. "Padahal sudah ada aturan ratifikasi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya namum implementasi dari hal tersebut jauh dari kata memuaskan," tuturnya.

Komisioner Komnas Perempuan Agustinus Supriyanto menambahkan, ada 2 hal yang harus diperkuat untuk melindungi buruh migran di luar negeri. "Pertama, penguatan regulasi dalam Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPILN). Kedua, penguatan terhadap penanganan kasus," katanya.

Penguatan regulasi, lanjut Agustinus, didalam pasal 11 ayat 2 bahwa desa dilibatkan dari awal untuk dilibatkan dalam proses perlindungan buruh migran. "Desa merupakan wilayah asal muasal pekerja yang terlibat dari proses perizinan hingga keberangkatan. Sudah semestinya, desa diberikan akomodasi dan fasilitas untuk mendata warganya secara lebih ketat," ujarnya.

Kemudian, Agustinus menilai, harus adanya kordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, konsulat jendral dan pemerintah daerah untuk bisa segera menangani bila ada kasus yang menimpa para buruh migran. "Kordinasi antar lembaga dan pemerintah harus terjalin dengan intens baik dalam penguatan regulasi, penguatan penanganan kasus maupun penguatan avokasi. Karena kebanyakan pekerja buruh migran adalah perempuan maka Komnas Perempuan juga terus mengawal berbagai kasus buruh migran," jelasnya.

Sekretaris Jendral Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulistri mengatakan, persoalan perlindungan buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri perlu ditingkatkan. "Negara masih sangat lemah perlindungannya terhadap para buruh. Baik pada saat keberangkatan ataupun kepulangan," katanya.

Menurut Sulisti, perlu adanya pengawasan efektif terhadap agen rekrutmen para buruh migran. "Di daerah banyak sekali agen rekrutmen yang ilegal. Dalam praktiknya kerap menjanjikan impian-impian indah sehingga membuat pekerjaan ke luar negeri menjadi menarik," ujarnya. (MB)

Sumber

Program Beasiswa Pendidikan di Universitas Notthingham dan Universitas Durham

Dalam rangka memajukan masyarakat terbuka di Indonesia, Yayasan Tifa bekerja sama dengan Open Society Foundation, University of Nottingham dan Durham University membuka kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program beasiswa pendidikan.

Beasiswa disediakan untuk jenjang pendidikan S2 untuk tahun ajaran 2013 – 2014 dalam program sebagai berikut:

Universitas Nottingham	Universitas Durham
MPA Public Administration MPH Public Health MA Environmental Management LLM Human Rights Law LLM International Law MA Social and Global Justice MA Global Citizenship, Identities and Human Rights MA International Social Policy	MSc in Risk and Environmental Hazards  MA in Risk and Security MA in Risk, Health and Public Policy

Penerimaan formulir aplikasi:

1. Universitas Nottingham, mulai tanggal 5 Januari - 1 Pebruari 2013
2. Universitas Durham, mulai tanggal 5 Januari - 15 Pebruari 2013

**Penerimaan formulir aplikasi hanya berlaku pada hari kerja (senin-jum'at) pada pukul 10.00 s/d 16.00 WIB

Pelamar adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia serta memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan (lihat dalam Panduan Aplikasi dan Form Aplikasi masing-masing universitas).

Pelamar yang lulus seleksi akan menerima beasiswa meliputi:

1. Biaya sekolah
2. Biaya bulanan
3. Tiket Pesawat (PP) dari dan ke Indonesia

Pelamar yang lulus seleksi juga akan disertakan dalam program orientasi yang diadakan secara terpisah sebelum memulai perkuliahan di universitas yang bersangkutan.

Untuk keterangan lebih lanjut dan formulir pendaftaran masing-masing universitas, dapat diunduh melalui link di bawah ini:

Universitas Nottingham

Nottingham Guidance Notes for Applicants and Scholarship Application Form 2012-13

Postgraduate application form

Postgraduate reference form

Equal Opportunities Monitoring Form

Universitas Durham

Guidance Note for Applicants - OSF-Durham University
Application for Postgraduate Scholarship

Sumber : TIFA Foundation

Negara Lamban Mengadvokasi Kasus Satinah

JAKARTA, suaramerdeka.com - Memungkasi tahun 2012, sebagian besar rakyat Indonesia masih dipenuhi rasa kekhawatiran atas kelambanan proses penyelamatan nyawa Satinah, seorang PRT migran Indonesia dari eksekusi pancung. Wanita asal Ungaran ini hanya bisa diselamatkan oleh pembayaran Diyat yang besarannya masih dinegosiasikan, dengan alasan pemerintah Indonesia kesulitan menyediakan dana untuk pembayaran Diyat.

"Ini semua terjadi karena negara lamban mengadvokasi kasus Satinah yang dituduh membunuh dan mencuri. Menurut pengakuan Satinah, tak ada pembela hukum dan penterjemah yang mendampinginya selama lima kali persidangan sehingga pembelaan yang menjadi hak-nya tidak menjadi pertimbangan hukum yang memadai," kata Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Selasa (18/12).

Menurutnya, gambaran kasus Satinah adalah gambaran utuh wajah kerentanan buruh migran Indonesia saat ini. Pada saat berhadapan dengan masalah, buruh migran dibiarkan sendirian dan tidak mendapatkan pembelaan dan perlindungan yang dibutuhkan.

Menurutnya, kalaupun pemerintah terlibat dalam proses penanganan buruh migran, seringkali bertindak lamban, diskriminatif dan bahkan turut serta mengkriminalisasi buruh migran itu sendiri. Bukan hanya dalam kasus Satinah, pemerintah terlihat lamban, tapi juga dalam kasus ancaman hukuman mati terhadap buruh migran Indonesia yang terjadi di Malaysia.

"Kasus yang dialami oleh Maryanto dan dua buruh migran asal Pontianak (frans dan Dhary) juga menyedihkan, selama persidangan tidak diketahui oleh KBRI dan pengacara dibiayai oleh iuran buruh migran Indonesia," katanya.

Kehadiran pemerintah seringkali juga terlambat sehingga sulit untuk bisa mendayagunakan sumberdaya diplomasi dalam advokasi pembebasan buruh migran yang terancam hukuman mati. Ketika tersudut dalam negosiasi besaran Diyat dalam kasus Satinah, pemerintah juga masih terlihat “pelit” untuk mengeluarkan biaya dalam pembebasan Satinah, dengan alasan dana yang dibutuhkan terlalu besar.

Padahal, kata dia, jika dikalkulasi, besaran Diyat masih lebih kecil dari anggaran Satgas TKI sebesar Rp. 200 milyar yang sebagian besar habis untuk biaya perjalanan, atau penghambur-hamburan uang negara untuk perjalanan studi banding anggota DPR dan perjalanan dinas Presiden RI untuk tujuan pencitraan.

"Pelitnya pemerintah juga ditunjukkan dalam keengganan mereka melakukan evakuasi terhadap puluhan ribu buruh migran Indonesia yang terperangkap perang saudara di Suriah," tandasnya.

( Andika Primasiwi , RED / CN26 / JBSM )

Sumber

Pemerintah Harus Tindaklanjuti Ratifikasi Konvensi PBB

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah Indonesia memang telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (melalui UU No. 6 Tahun 2012). Namun langkah ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah harmonisasi kebijakan terkait buruh migran yang selama ini masih bersifat diskriminatif terhadap buruh migran.

"Ratifikasi instrumen internasional ini seharusnya juga menjadi sumberdaya diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri dan bentuk tanggung jawab konstitusi pemerintah Indonesia dalam perlindungan warga negara Indonesia," kata  Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Selasa (18/12).

Namun demikian, pemerintah Indonesia hanya berpuas diri dengan menggunakan ratifikasi ini sebagai alat pencitraan politik luar negeri, dilaporkan dalam evaluasi Universal Periodic Review namun belum ditindaklanjuti secara konkrit.

Dikatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan tak sekalipun memanfaatkan sumberdaya politik diplomasi tersebut untuk melakukan high level diplomacy untuk pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati.

"Berulangkali, SBY bertemu para pemimpin negara-negara yang menghukum mati/memvonis mati buruh migran Indonesia di forum ASEAN, APEC dan G20 namun tak pernah mau menyempatkan diri memperjuangkan hak hidup warga negara Indonesia," katanya.

Bahkan, kata Anis, dalam pertemuan bilateral dengan Yang Dipertuan Agong Malaysia di Jakarta tanggal 4 Desember 2012, masalah buruh migran Indonesia di Malaysia tidak menjadi agenda pembicaraan.

"Menurut informasi, pada hari ini (18/12) Presiden SBY akan mengadakan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, hendaknya kesempatan ini tidak disia-siakan untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia di Malaysia," tandasnya.

( Andika Primasiwi , RED / CN26 / JBSM ) 

Sumber

465 TKI di Hongkong Bermasalah

HONGKONG, suaramerdeka.com - Konsulat Jendera RI di Hongkong mencatat hingga November 2012 sebanyak 465 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah dengan masalah keimigrasian.

Konsul Jenderal RI Hongkong Teguh Wardoyo, Minggu (16/12), mengatakan pihaknya terus berupaya untuk memberikan bantuan hukum, pendampingan bagi para TKI yang bermasalah tersebut. "Ya dengan jumlah TKI yang cukup besar, sekitar 150 ribu orang bukan hal mudah untuk mengurusi mereka. Tetapi kami telah melakukan beberapa terobosan dalam penanganan TKI, termasuk perlindungan dan bantuan hukum," katanya.

Staf Konsul Imigrasi KJRI Hongkong Baskoro mengatakan pihaknya melayani pemberian dan perpanjangan paspor rata-rata 150 hingga 200 orang pada hari biasa. "Pada hari Minggu bisa mencapai dua kali lipat, karena hari tersebut adalah hari para TKI libur. Demikian juga dengan lapor diri," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, masih banyak pula TKI yang bermasalah dengan masalah keimigrasian seperti tidak memiliki dokumen resmi, melampaui izin tinggal dan lainnya. Sementara itu Konsul Ketenagakerjaan KJRI Hongkong Sendra Utami mengatakan hingga November 2012 terdapat 73 TKI bermasalah yang ditampung di penampungan KJRI.

"Selain ketiadaan dokumen resmi dan melampaui izin tinggal sebagian dari TKI bermasalah karena diperkerjakan tidak sesuai kontrak, melarikan diri dari majikan, menunggu proses tuntutan pelecehan seksual, hamil, dugaan tindak pidana pembunuhan bayi, mencampur makanan dan minuman majikan dengan zat yang dianggap berbahaya, menunggu proses tuntutan ke Departemen Tenaga Kerja setempat terkait gaji di bawah standar serta pemotongan gaji berlebiha dan lainnya," ujarnya.

( Ant / CN31 ) 

Sumber

Kasus Hukuman Mati TKI Masih Sangat Tinggi

JAKARTA, suaramerdeka.com - Selama tahun 2012, Migrant Care mencatat bahwa kasus hukuman mati terhadap buruh migran Indonesia masih sangat tinggi. Dari pantauan, ada 420 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri, dengan perincian Malaysia (351), China (22), Singapura (1), Manila (1) dan Saudi Arabia (45).

"Dari angka tersebut, 99 orang di antaranya telah divonis hukuman mati. Kasus ancaman hukuman mati tidak bisa diselesaikan hanya dengan pidato dan pembentukan lembaga ad hoc, tetapi memerlukan langkah konkrit dengan menghadirkan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan melakukan diplomasi politik tingkat tinggi," kata Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Selasa (18/12).

Dia memaparkan, Kriminalisasi buruh migran Indonesia yang berujung pada kematian juga terjadi di Malaysia. Sepanjang tahun 2012, terjadi 16 kasus penembakan brutal polisi Malaysia (extra judicial killing) terhadap buruh migran Indonesia yang dituduh sebagai pelaku kriminalitas.

"Alih-alih melakukan pembelaan terhadap kasus ini, pemerintah Indonesia turut serta memberikan legitimasi terhadap tindakan brutal polisi Malaysia dengan turut serta memberi cap kriminal terhadap buruh migran Indonesia walau belum ada putusan peradilan yang legitimate," tambahnya.

Hingga saat ini Migrant Care masih memantau perkembangan kasus penembakan tiga buruh migran asal Nusa Tenggara Barat (Herman, Abdul Kadir dan Maad Noon) yang masih dipenuhi kejanggalan. Sampai saat ini keluarga ketiga buruh migran tersebut masih belum mendapatkan akses informasi mengenai hasil lengkap otopsi dari keraguan mereka bahwa ada organ yang hilang dari tubuh tiga mayat keluarganya.

Polisi Diraja Malaysia pantas dijuluki sebagai musuh buruh migran Indonesia tahun 2012. Selain secara brutal menembak buruh migran Indonesia tanpa prosedur hukum, mereka juga melakukan kebiadaban dengan memperkosa PRT migran Indonesia. 

Bentuk eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia juga mewujud dari terungkapnya praktek komodifikasi buruh migran dalam bentuk iklan yang “memperjualbelikan” buruh migran Indonesia. Iklan tersebut dijumpai di Malaysia (TKI on Sale) dan Singapura (iklan eksploitatif Java Maids).

"Sejak menemukan iklan “TKI on Sale” di kawasan Chow Kit Kuala Lumpur, Migrant Care menduga bahwa telah terjadi praktek trafficking dalam proses penempatan PRT migran ke Malaysia. Dugaan ini dibantah oleh Pemerintah RI dan bahkan Pemerintah RI cenderung tidak menganggap iklan tersebut sebagai hal yang serius," tandasnya.

( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM ) 

Sumber

Buruh Migran Indonesia Masih dalam Kekerasan dan Kerentanan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Memaknai Hari Buruh Migran Sedunia tanggal 18 Desember 2012, Migrant Care menegaskan bahwa kondisi buruh migran Indonesia masih berada dalam lingkaran kekerasan dan kerentanan.

Untuk mengakhiri kondisi buruk tersebut, Migrant Care mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan komitmen ratifikasi Konvensi PBB untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

"Caranya dengan mengubah performance diplomasi perlindungan buruh migran yang sebelumnya lamban dan reaktif menjadi diplomasi perlindungan buruh migran yang proaktif, responsif dan non-diskriminatif," kata Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Selasa (18/12).

Kemudian, lanjut dia, perubahan tata kelola penempatan buruh migran yang sebelumnya berwatak eksploitatif, diskriminatif dan berbiaya tinggi menjadi tata kelola penempatan buruh migran yang berorientasi pelayanan publik, perlindungan warga dan berbiaya murah

"DPR-RI memproses penggantian UU No.39/2004 yang tidak layak menjadi UU yang berorientasi pada perlindungan buruh migran dan mengacu pada prinsip-prinsip dasar hak buruh migran seperti yang terkandung dalam Konvensi PBB untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya," tambahnya

Terakhir, Anis meminta, DPR-RI segera memprioritaskan Ratifikasi Konvensi ILO No. 189/2011 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga sebagai payung perlindungan bagi mayoritas buruh migran Indonesia yang bekerja sebagai PRT migran.

( Andika Primasiwi , RED / CN26 / JBSM ) 

 

Sumber

LSD Lombok Timur Selenggarakan Diskusi 4 bulanan

Selong – Lembaga Sosial Desa (LSD) Lombok timur  mengadakan pertemuan (selasa ,11/12/2012) di pondok santai, selong, Lombok timur. Kegiatan ini di selenggarakan oleh Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) ini, diikuti oleh Semua LSD di sepuluh Desa program peduli buruh migran yaitu Desa Suntelangu, Desa Sapit, Desa Sukadana, Desa Gereneng Timur, Desa Gelanggang, Desa Suralaga, Desa Bagik Paying Selatan, Desa Jenggik, Desa Selebung-Ketangga Dandesa Sapit.

Kegiatan yang di selenggarakan 4 bulan sekali ini bertujuan untuk membangun kerjasama antar parafinance disetiap LSD di 10 desa program dan didukung oleh ADBMI Lombok timur. Menurut Muhnan (40) Bendahara ADBMI Lombok Timur, pengelolaan uang dengan baik sangat penting bagi warga/keluarga BMI.

“peran Parafinance begitu krusial dalam menuntun warga/ keluarga BMI untuk menggunakan uang hasil kiriman dengan sistematis dan terorganisir yang digerakkan oleh LSD di masing-masing wilayah. Sehingga ke depan kewirausahaan yang digagas mampu menjadi titik referensi bagi desa dalam memberdayakan BMI terutama dalam meninggkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga”. Lanjut Muhnan

Roma Hidayat, Direktur ADBMI Lombok Timur, menegaskan Keberadaan informasi penting bagi komunitas, hal ini sebagai pintu masuk dalam melakukan langkah advokasi. Informasi ini mesti dikonfirmasi dan ditelisik lebih jauh keabsahannya. Konfirmasi ini mesti diteruskan di komunitas yang nantinya akan di jawab oleh manajemen yang baik oleh komunitas

“ Manajemen ini meliputi: pengelolaan, aturan, penataan, perencanaan, penyusunan, penerapan/ pelaksanaan, pengawasan. Pada pemahaman sebelumnya, manajemen berkutat pada POAC = Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Manajemen itu sendiri maksudnya memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan. Karena keterbatasan sumber daya sehingga menuntut seseorang/ komunitas untuk mengatur sebaik mungkin kesesuaiannya dengan resource yang ada.” Lanjut Roma.

Kegiatan ini diharapkan melalui parafinance bisa membantu Masyarakat untuk lebih memahami bagaimana mengelola keuangan keluarga hususnya keluarga buruh migran sehingga tujuan untuk menurunkan derajat kemiskinan bisa tercapai.

Sumber : Uidi

PTK Mahnettik NTT dan NTB Perkuat Sistem Penanganan TKI

Bali– Jaringan kerja Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Rumah Internet untuk TKI (Mahnettik) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) susun rencana pengembangan pengelolaan PTK Mahnettik (4-6/12/2012). Kegiatan yang didukung oleh Yayasan Tifa ini diikuti oleh jaringan kerja PTK Mahnettik Lombok Timur, Sumbawa, Belu, Flores dan Kabupaten Kupang.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini bertujuan untuk merumuskan konsep PTK Mahnettik yang dapat menjawab kebutuhan penanganan isu buruh migran di kedua wilayah tersebut. Menurut Wirawan (45), spesialis akses untuk keadilan Yayasan Tifa, kegiatan ini dilakukan untuk merumuskan konsep PTK Mahnettik “yang baru”. PTK Mahnettik diharapkan menjadi bagian dari komunitas buruh migran secara langsung. Pengelolaan PTK Mahnettik berbasis komunitas akan memperluas efek keberadaan Mahnettik di kalangan buruh migran.

“Konsep PTK Mahnettik yang baru akan harus bisa menjawab kebutuhan pemberdayaan komunitas buruh migran di masing-masing daerah,” jelas Wirawan.

Irsyadul Ibad (29), fasilitator dari infest Yogyakarta, dalam sesi fasilitasi memandang bahwa bahwa 3 elemen penting perlu diperhatikan dijadikan prinsip dalam pengelolaan PTK Mahnettik, yaitu pengelolaan Mahnettik sebagai organisasi pembelajar; Mahnettik selaku organisasi berjejaring; dan kerja kolektif berbasis data.

Constantino Condrado, pengelola Mahnettik Flores, menegaskan perlunya penguatan kapasitas dan kerja kolaboratif dalam pengelolaan Mahnettik. Mengacu pada pengalaman Delegasi Sosial Keuskupan Flores, penanggungjawab PTK Mahnettik Flores, proses belajar dari organisasi lain menjadi proses penting untuk menjadikan Mahnettik berkembang secara bersama-sama.

“Saya dulu mengembangkan mobile Mahnettik setelah belajar dari konsep Mahnettik Cilacap. Setelah tahu dari Fadli (pengurus Mahnettik Cilacap: Red), saya sempat telepon untuk bertanya cara pengelolaannya,” jelas aktivis yang akrab disapa Rado.

Kegiatan ini akan menghasilkan konsep pengelolaan Mahnettik di kawasan NTT dan NTB. Selain itu, kegiatan ini akan menghasilkan sebuah sistem berbasis website yang bisa digunakan sebagai sistem pemantauan PPTKIS di wilayah NTT dan NTB.

Sumber